Maret 15, 2009

Balai Pustaka

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Balai Pustaka (Ejaan Van Ophuijsen Balai Poestaka, bahasa Jawa ejaan lama Balé Poestaka) adalah sebuah perusahaan penerbitan Indonesia. Balai Pustaka didirikan dengan nama Commissie voor de Volkslectuur (bahasa Belanda “Komisi untuk Bacaan Rakyat”) oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 14 September 1908. Commissie voor de Volkslectuur kemudian berubah menjadi “Balai Poestaka” pada 22 September 1917. Balai Pustaka menerbitkan sekitar 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, referensi, buku keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan.[1]

Tujuan penerbitan

Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia-Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Melayu, dan Bahasa Madura.

Ada visi alternatif yang menyebutkan bahwa pendiriannya kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-karya tulisan. Berbagai tulisan masyarakat anti-Belanda bermunculan di koran-koran daerah skala kecil, sehingga perusahaan penerbitan ini lalu didirikan Belanda dengan tujuan utama untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkan nya secara lebih manusiawi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda di Indonesia. Tujuan lain yang dilakukan oleh Komisi Bacaan Rakyat (KBR) yaitu menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa hal ini juga bertujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri.

Tidak semua usaha yang dilakukan oleh (BKR) negatif. usaha usaha yang positif antara lain: mengadakan perpustakaan di tiap-tiap sekolah, mengadakan peminjaman buku-buku dengan tarif murah secara teratur, memberikan bantuan kepada usaha-usaha swasta untuk menyelenggarakan taman bacaan, menerbitkan majalah-majalah Sari Pustaka dan Panji Pustaka dalam bahasa Melayu Kejawen dalam bahasa Jawa, dan majalah Parahiangan dalam bahasa Sunda.

Langkah maju yang dilakukan KBR, yang telah berhasil sebagai pencetak, penerbit, dan penjual majalah, adalah mengubah KBR menjadi Yayasan Resmi Balai Pustaka pada tahun 1917.

Buku Balé Poestaka (Supraba lan Suminten, 1923)

Salah satu novel dalam bahasa Melayu terbitan Balai Pustaka kala itu yang ternama berjudul Siti Noerbaja karangan Marah Roesli, seorang penulis dari Minangkabau.

Di era itu juga menjadi penanda penyebaran sastra Jawa Modern. Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu. Dari penelusuran George Quinn, pada katalog Balai Pustaka di 1920, ada 40 buku berbahasa Madura, 80 judul berbahasa Melayu, hampir 100 buku berbahasa Sunda, dan hampir 200 berbahasa Jawa. Di tahun ini pula lahir novel Serat Rijanto karangan Raden Bagoes Soelardi yang menjadi tonggak sastra Jawa modern.

Era pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) Balai Pustaka tetap eksis namun menggunakan nama lain, yaitu Gunseikanbu Kokumin Tosyokyoku (軍政監部国民図書局?). Nama ini artinya kurang lebih adalah “Biro Pustaka Rakyat, Pemerintah Militer Jepang” dan merupakan terjemahan dari nama Belanda Commissie voor de Volkslectuur.


Alamat Baru Kantor Pusat – BP

April 7, 2011

Kami beritahukan bahwa terhitung sejak tgl. 1 April 2011 Kantor Pusat PT Balai Pustaka (Persero) pindah ke Jl. Pulokambing Kav. J15, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Telp. (021) 46830767 / 770


Alamat Baru Kantor Pusat – BP

April 7, 2011

Balai Pustaka Sukseskan Ujian Akhir Nasional

Mei 19, 2009

Balai Pustaka sebagai salah satu pemegang ijin percetakan sekuritas di Indonesia, kembali turut mensukseskan kegiatan Ujian Akhir Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI. Peran yang diambil oleh Balai Pustaka meliputi pencetakan Naskah Soal dan Perangkat Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA untuk wilayah DKI Jakarta.

Naskah soal berikut perangkat ujian nasional, termasuk lembar jawaban telah dicetak dan didistribusikan ke seluruh penjuru DKI Jakarta, yaitu ke 51 sub rayon untuk SD/MI, 22 sub rayon untuk SMP/MTs, dan 28 sub rayon untuk SMA/MA. Acara pelepasan naskah disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, Dr. H. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd, di Unit Percetakan Sekuritas Balai Pustaka di Kawasan Industri Pulogadung, pada tanggal 19 April 2009 (SMA/MA), tanggal 26 April 2009 (SMP/MTs) dan tanggal 10 Mei 2009 (SD/MI). Seluruh proses pendistribusian naskah dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero), sebagai salah satu bentuk sinergi antar BUMN.

Sumber: Humas Balai Pustaka (www.balaipustaka.co.id)


Maret 19, 2009

Sastrawan Minang Maju Karena Watak “Pemberontak”

Seorang gadis Minangkabau, Sumatera Barat, mengenakan pakaian tradisional berdiri di depan jendela di Rumah Gadang, rumah tradisional masyarakat Minangkabau.

Minggu, 16 November 2008

JAKARTA, SABTU — Peta sastra Indonesia dari dulu dikuasai orang Minang, karena ada yang membedakannya dengan etnik lain di Indonesia, yaitu watak “pemberontak” dan berpikir merdeka. Begitu juga tokoh-tokoh intelektual asal Minang, mereka memiliki watak yang kukuh dan terang-terangan mengatakan tak setuju dengan penguasa.

Sastrawan dan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Barat Dr Harris Effendi Thahar mengemukakan hal itu pada seminar Menumbuhkembangkan Bakat dan Kemauan Menulis Karya Sastra di Minangkabau, dalam rangkaian Pameran Buku Nasional, di Jakarta Convention Centre, Sabtu (15/11).

“Pada masa awal perkembangan sastra Indonesia modern, penulis-penulis sastra terkemuka, tanpa menafikan kehadiran penulis-penulis dari etnis lain– adalah putra-putra Minangkabau, seperti Sutan Takdir Alisjabana, Hamka, Asrul Sani, dan Chairil Anwar,” katanya

Harris menjelaskan, menurut sejarah sastra Indonesia permulaan sastra modern Indonesia ditandai oleh terbitnya roman Sitti Nurbaja karya Marah Rusli tahun 1922 oleh penerbit Balai Pustaka. Roman populer Sitti Nurbaja itu ditulus oleh sastrawan asal Minangkabau. Begitu juga roman Salah Asuhan yang ditulis Abdul Muis, juga orang Minangkabau.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejarah tradisi sastra Indonesia didominasi oleh sastrawan asal Minangkabau. Keberadaan suku bangsa Minangkabau di tengah-tengah suku-suku bangsa lain di Nusantara secara kuantitatif hanyalah etnis yang kecil saja.

Namun, secara kualitatif merupakan etnis “besar” tersebab perannya yang besar dalam proses pembentukan republik ini. “Kebesaran nama tokoh-tokoh politik masa lalu sebenarnya bersinergi dengan keharuman nama tokoh-tokoh sastrawan pada masa itu. Demikian juga halnya dengan tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam telah membuat citra orang Minangkabau begitu maju di antara etnis lain,” papar Harris yang terkenal dengan cerpennya Si Padang.

Citra itu, lanjut Harris, secara positif menyiratkan bahwa budaya Minang yang egaliter membuat masyarakatnya berani bicara dan berpikir merdeka. Dalam masyarakat egaliter, semua orang Minang sama besar, sama kecil, dan sama-sama bebas (berbicara) berpendapat. Semua orang merasa besar tercermin dari gelar-gelar adat yang dimiliki oleh setiap keluarga dan suku. Tak ada gelar yang berkonotasi “rendah”, semua terkesan “tinggi”.

Semua orang Minang merasa bangsawan, karena di Ranah Minang ketek dibari namo, gadang dibari gala (kecil diberi nama, besar diberi gelar). Menurut Harris, watak pemberontak atau watak penerabas, kadang dianggap orang lain sebagai melawan arus. Padahal, sebenarnya antikemapanan, inovatif, kreatif, dan kukuh dengan pendirian yang berpegang pada filosofi Minangkabau, “alam terkembang jadi guru”.

Kasus-kasus yang dialami oleh tokoh-tokoh kelahiran Minang kita di masa lalu seperti Tan Malaka, Hatta, Hamka, Sjahrir, dan Natsir untuk sekadar menyebut beberapa nama, adalah cermin kekukuhan watak kaum intelektual Minang.

“Tan Malaka terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak sependapat dengan Soekarno. Hatta konsekuen dengan prinsip negara demokrasi, oleh karena itu ia tidak sudi menjadi wakil presiden terlalu lama tanpa ada ketidakpastian pelaksanaan pemilihan umum.

Hamka dipenjarakan Soekarno dan terang-terangan pula tidak sependapat dengan Soeharto. Demikian juga dengan Sjahrir, tidak tunduk dengan sikap otoriter Soekarno dan menerima risiko disingkirkan. Dan, Natsir yang baru-baru ini diakui kepahlawanannya karena sampai akhir hayatnya tidak sependapat dengan Soeharto.

“Semua tokoh yang disebut itu sekaligus juga merupakan penulis-penulis andal,” jelas Harris. Watak “pemberontak” dan berpikir merdeka di kalangan sastrawan asal Minang juga dapat dilihat dari karya-karyanya.

Cerpen Robohnya Surau Kami karya AA Navis menggambarkan betapa AA Navis yang dikenal sebagai “raja cemeeh” itu gerah melihat kejunuban pemahaman sebagian masyarakat terhadap agama. Demikian juga halnya Wisran Hadi yang mempertanyakan kembali kebenaran sejarah perjuangan Imam Bonjol melalui karya dramanya Tuanku Imam Bonjol yang mendapat protes keras dari pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat di tahun 1995.

Pemberontakan sastrawan-sastrawan terdahulu seperti Marah Rusli, Abdul Muis, Chairil Anwar, sampai Taufiq Ismail, Hamid Jabbar, Darman Moenir dan Gus ft Sakai yang hidup di abad XXI, terlihat dari karya-karya mereka.

“Iklim budaya egaliter dan antiprimordialisme masyarakat Minangkabau tidak dapat dikesampingkan dalam membentuk watak kepengarangan para sastrawannya. Artinya, tanpa dipupuk pun, ranah Minangkabau tetap melahirkan para penulis bermutu dan sastrawan yang membanggakan, dari zaman ke zaman,” katanya.

Tampaknya, sumbangan budaya alam Minangkabau dan keislaman yang dinamis (bukan fanatik) terhadap kelahiran penulis-penulis sastra sejak orang Minang melek huruf, tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi bukan berarti sastrawan-sastrawan Indonesia kelahiran Minangkabau sukses tersebab darah etnis, melainkan karena iklim budaya dan iklim keislaman yang terpatri ke dalam ungkapan: “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.
Yurnaldi

Sumber : http://www.kompas.com


Maret 19, 2009

Kecintaan Sastra Masih Perlu Dibangkitkan

Senin, 19/5/2008

JAKARTA, SENIN-Kecintaan pada sastra, akan bisa membangkitkan semangat berbangsa. Sayangnya, pembaca apalagi penulis sastra makin lama makin sedikit. “Mengapa di bus Pekanbaru-Bukittinggi penumpang tidak membaca kumpulan cerpen, tapi mengisap rokok? kenapa dihalaman kampus yang berpohon rindang, mahasiswa tidak membaca bukuteks kuliah tapi main gaple? Kenapa di ruang tunggu dokterspesialis penyakit jantung di Manado, pengantar pasien tidak membaca buku drama tapi asyik main sms?” inilah pertanyaan dan keprihatinan pada masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi pembaca sastra bangsanya,” ujar budayawan Taufik Ismail dalam diskusi Kebangkitan Nasional, Bahasa, Budaya, dan Kebangkitan Bangsa di Balai Pustaka di Jakarta, Senin (19/8). Diskusi yang dipandu Direktur Utama Balai Pustaka Zaim Uchrowi ini juga menghadirkan Konsultan Buku Pelajaran JD Parera dan Dendy Sugono dari Pusat Bahasa sebagai pembicara. Menurut taufik, banyak membaca, minimal 25 buku dalam 3 tahun di SMA, akan membuat anak-anak mampu mengapresiasi karya sastra. Sebuah karya yang berisi kata-kata indah, dan menyampaikan nilai-nilai luhur, serta sesudah dibaca akan mendorong orang lain untuk menerapkan nilai yang ditulis. Senada Taufik, JD Parera mengatakan, minat baca sastra bisa dibangun melalui pendidikan dan pelajaran. Namun tidak bisa dipaksakan dengan langsung membaca karya sastra klasik seperti Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana. “Bisa dimulai melalui buku yang diakui sebuah komunitas sastra sebagai karya sastra. Setelah itu mundur kebelakang hingga karya sastra klasik,” ujarnya. Menurut Dendy, bahasa yang tidak punya penutur akan hilang. Itu sebabnya, bahasa Indonesia perlu terus dikembangkan kosakatanya. “Saat ini, bahasa di dunia sudah berkurang 50 persen dari total 6700, dan746 bahasa ada di Indonesia. Sayangnya di Indonesiapun, sudah berkurang,” ujar Dendy yang mengatakan bahwa Pusat Bahasa akan kampanye penggunaan bahasa. Jika bisa mengebalikan bahasa Indonesia sebagai roh, maka menurut Dendy, bangsa Indonesia akan makin mempunyai jati diri yang kokoh. (MAM)

Sumber : http://entertainment.kompas.com


Maret 15, 2009

Balai Pustaka collection (1908-1970)

Location: Asian Studies Research Collection

Background: In 1908 the Governor-General of the Dutch East Indies set up a Commissie voor de Volkslectuur, a Committee of Popular Literature. This Committee was responsible for providing suitable reading material for the students emerging from the new approach to education instituted by the Dutch after 1906. Included in the range of materials subsequently published was traditional literature, such as popular folk tales, and classical tales, such as the Mahabharata. Translations of Western books, such as, Pinokio, the Count of Monte Cristo, and informational publications on health and hygiene in a range of local languages, Malay, Javanese, Sundanese, and Madurese, were also considered suitable publications. However, most important of all, a primary aim of the Committee was to publish original works by Indonesian authors. Balai Pustaka has been credited with playing a vital role in the development of modern Indonesian literature.

The Monash Balai Pustaka collection, while not complete, has especially good holdings for the 1920’s and 1930’s. The books are arranged in boxes according to the Balai Pustaka number given to each publication. Brief records can be found in the library catalogue. An inventory listing is available.

Monash University Library also holds Pandji Poestaka, the Malay illustrated weekly published by Balai Pustaka

Another source of Balai Pustaka publications available at Monash is Indonesian Monographs 1945 – 1968
This collection contains some microfilmed copies of Balai Pustaka items published between 1945 and 1968.

NOTE: Balai Pustaka publications received by the Library since 1970 have been fully catalogued and placed on the shelves in the Indonesian monograph collection.

Contact the Southeast Asian Studies Librarian for further information.

Need help? Library frequently asked questions and online enquiries: current students/staff | public users, online chat, or phone +61 3 9905 5054


Maret 15, 2009

Batal Kontrak Pemerintah Grobogan dan Balai Pustaka

Rabu, 03 September 2008 | 12:38 WIB

TEMPO Interaktif ,  Grobogan: Terkait pengadaan buku, Pengadilan Negeri Grobogan membatalkan kontrak kerja yang dibuat pihak Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan PT Balai Pustaka.

Pengadaan buku pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2004 tanpa melalui proses tender. “Perjanjian kontrak itu cacat hukum,” ucap Ketua Majelis Hakim, Sutadi Widayanto, yang dihubungi Rabu (3/9).

Putusannya sendiri dibacakan Selasa siang (2/9), dengan dihadiri kedua penggugat dan tergugat, masing- masing pihak Pemerintah Grobogan diwakili kuasa hukum, Ahmad Sahrudin SH dan pihak Balai Pustaka diwakili kuasa hukumnya Sinto Ari Wibowo.

Menurut Hakim Sutadi, perjanjian kontrak itu menyalahi prosedur Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. “Berdasarkan ketentuan itu, harus diputus melalui tender. Tapi dalam pelaksanaannya, dilakukan pemerintah Grobogan dengan dasar penunjukan,” ucap Sutadi. “Karena itu perjanjian kontrak batal demi hukum”. Karena itu, pengadilan juga menolak gugatan Balai Pustaka.

Atas putusan itu, pengacara Pemkab Grobogan menyatakan pikir- pikir. “Kami harus konsultasi dulu dengan pihak pemerintah,” ucap Ahmad Sahrudin. Sementara pihak Balai Pustaka menyatakan bahwa keputusan majelis itu kurang tepat. “Sebab pengadaan buku termasuk barang spesifik sehingga bisa dilakukan tanpa melalui tender,” ucap Sinto Ari Wibowo, yang akan berkonsultasi dulu dengan Balai Pustaka.

Gugatan Balai Pustaka diajukan ke pengadilan karena terkait belum dibayarnya kekurangan pembayaran uang buku sebesar Rp 10 miliar, dari nilai kontrak Rp 36,3 miliar. Karena sebelumnya sudah dilakukan penagihan berulangkali pihak Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak memenuhi kekurangan itu, lalu Balai Pustaka menggugat melalui pengadilan sebesar Rp 25 miliar pada Pebruari lalu.

Tempo| Bandelan


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.